Prabowo Vs Jokowi :: Kampanye Hitam Prabowo Vs Jokowi
Tulisan saya kali ini berentetan membahas mengenai Kampanye Hitam, karena saya semakin lama semakin menarik membahas dan mencermati mengenai kampanye hitam yang ada semakin subur dikalangan masyarakat, walaupun Kampanye Hitam yang lagi banyak dibahas di Internet, sebenarnya banyak tidak ngefek dikalangan masyarakat pada umumnya, dan salah satu contoh besar dan salah satu contoh yang jelas, ialah Kampanye Hitam kepada pasangan Prabowo-Hatta yang mana saat ini selalu diserang dengan kasus HAM.
Padahal sebenarnya Masyarakat banyak tidak perduli.
yang heboh membahas mengenai hal ini ternyata hanya di Internet. dan ternyata Masyarakat Menengah kebawah tidak pernah mempersoalkan ini, dan dibawah ini saya sedikit akan memberikan informasi terbaru mengenai Kampanye Hitam yang ditujukan kepada Prabowo.
Dengarkan Wiranto, KontraS minta pencapresan Prabowo dibatalkan
MERDEKA.COM. Keterangan pers mantan Menhankam/Pangab Jenderal TNI (Purn) Wiranto terkait kasus penculikan pada periode 1997-1998 dinilai semakin menjelaskan soal keterlibatan Letjen Prabowo Subianto. Oleh karenanya, proses hukum terhadap Prabowo semakin penting untuk segera dilakukan.
Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan proses hukum itu baik hukum militer maupun Pengadilan HAM. "Keduanya sama-sama penting," tegas Haris di Jakarta, Kamis (19/6).
Haris mengingatkan, Prabowo belum pernah mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. "Yang diadili hanya prajurit saja. Dan itu pun mereka dibebaskan oleh MA. Saya rasa Prabowo sudah banyak menikmati keuntungan sebagai anggota militer dan sebagai anak mantu Soeharto," kata Haris.
"Dilihat dari berbagai kasus yang melibatkannya justru (Prabowo) hanya diberikan sanksi administrasi, berupa diberhentikan," kata Haris menyesalkan.
Dengan semakin terbukanya kasus ini, kata Haris, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membatalkan pencapresan Prabowo sampai ada proses hukum yang jelas.
"Sedangkan proses hukum seharusnya dikontrol perkembangannya dan di-back-up oleh presiden. Apalagi presiden sudah jelas dapat rekomendasi dari DPR untuk segera mencari mereka yang hilang, membuat pengadilan HAM, memperbaiki kondisi korban," ujarnya.
"Kalau SBY diam dan masih saja diam kita patut curiga memang SBY adalah bagian dari rezim Prabowo ke depannya. Hal ini sudah terlihat dengan Demokrat yang dukung Prabowo. Picik sekali," tegas dia.
Soal keterangan bahwa Prabowo melakukan tindakan-tindakan di luar kehendak, perintah ataupun standar aturan militer alias sering membangkang, Haris menyatakan kecewa pada Wiranto.
"Kok tidak terbuka bahwa ada 'gap' antara Prabowo Subianto dengan petinggi-petinggi ABRI saat itu, karena dia anak mantu Soeharto," ujar dia.
Seperti diberitakan, Wiranto menegaskan tidak pernah memerintahkan penculikan. Hal itu dikatakan Wiranto untuk menjawab pernyataan Prabowo dalam acara debat capres Minggu lalu bahwa dia mempersilakan pertanyaan soal penculikan ditanyakan kepada atasannya.
Wiranto menjelaskan, penculikan oleh oknum Kopassus TNI AD terjadi pada medio Desember 1997 sampai dengan Maret 1998. Pada saat penculikan berlangsung, Panglima ABRI dijabat oleh Jenderal Feisal Tanjung (kini almarhum).
"Namun pada bulan Maret, 7 Maret tepatnya, pada saat kasus itu harus dibongkar, saya kebetulan saat itu sudah menjadi Panglima ABRI," kata Wiranto di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK) Jl HOS Cokroaminoto 55 - 57 Jakarta Pusat, siang tadi.
"Waktu terjadi (penculikan) panglimanya yang lama, dan saat pengusutan panglimanya yang baru," imbuh Wiranto .
Kepada Feisal Tanjung, Wiranto juga pernah menanyakan apakah pernah ada perintah penculikan dan tindakan represif lainnya saat dia menjabat Panglima ABRI. "Beliau jawab, tidak, tidak pernah," kata Wiranto mengutip Feisal saat sudah pensiun.
"Saya juga mengatakan tidak pernah (memerintahkan penculikan)," tegas Wiranto yang mengenakan kemeja putih ini.
Saat melanjutkan kebijakan ABRI, Wiranto menjelaskan, melakukan cara-cara persuasif, dialogis dan tanpa kekerasan dalam menghadapi aktivis mahasiswa.
"Cara-cara kekerasan, represif hanya digunakan apabila terpaksa dan hanya atas perintah panglima," ujar dia.
"Dengan demikian, tidak ada kebijakan dari pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan," tegas Wiranto .
Kepada Prabowo yang dicopot karena melakukan penculikan, Wiranto mengatakan pernah menanyakan tindakan tersebut.
"Saat saya dialog dengan Prabowo Subianto, kepada yang melakukan hal itu. Saya yakin itu dilakukan atas inisiatif sendiri atas dasar analisis keadaan pada saat itu," ujarnya.
"Itu sudah saya laporkan saat itu, bukan hal baru. Jangan dianggap ini hal baru. Hasil analisis pribadi, bukan perintah Panglima ABRI, ini supaya jelas," tegas dia.
dan di bawah ini ada artikel lain yang membantah artikel diatas:
Mantan Kasum TNI: DKP Produk Politik Wiranto untuk Bunuh Karakter Prabowo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kasum TNI Letjen TNI Purn Suryo Prabowo angkat bicara mengenai pernyataan mantan Panglima TNI yang juga ketua umum partai Hanura Wiranto yang menyebut Prabowo terlibat penculikan aktivis. Menurut Suryo, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) merupakan produk politik Wiranto dan sengaja dibentuk untuk membunuh karakter Danjen Kopassus Prabowo Subianto kala itu.
"DKP itu produk politik Wiranto pribadi untuk membunuh karakter Prabowo. Dia menunggangi DKP untuk mematikan karir Prabowo yang saat itu lebih dicintai oleh prajurit," ujar Suryo dalam pernyataannya, Kamis(19/6/2014).
Menurut Suryo, pembentukan DKP oleh Wiranto cacat hukum karena bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer.
Dalam ketentuan Nomor 7 (a-3) dan 7 (c-2) disebutkan, pembentukan DKP untuk memeriksa perwira yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan peradilan militer.
"Pertanyaannya, kapan dan dimana Prabowo diadili melalui Peradilan Militer?" ujar Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta ini.
Prabowo kata Suryo sengaja tidak diajukan ke Mahkamah Militer untuk menutupi keterlibatan petinggi ABRI atasan Prabowo saat itu.
"Peradilan terhadap Prabowo sengaja diulur-ulur. Padahal desakan untuk menggelar Mahmil sangat kuat. Tapi keputusan tetap ada di tangan Wiranto. Kalau dia mengulur-ulur, ini menandakan ada permainan politik untuk tujuan tertentu," katanya.
Selain itu menurut Suryo, sudah ada penjelasan tertulis dari Presiden SBY yang saat itu juga sebagai anggota DKP yang menyatakan Prabowo diberhentikan secara hormat.
"Kalau tidak percaya pada Presiden itu artinya tidak percaya pada NKRI. Ini bahaya, Jenderal purnawirawan tidak percaya pada NKRI", ujarnya.
Suryo menduga, Wiranto terpaksa sampaikan pernyataan tersebut untuk mengambil hati Megawati agar dilihat berperan. "Ini semacam investasi politik Wiranto pada Megawati. Semua Jenderal di sekitar Mega sudah tampil, nah sekarang giliran Wiranto. Sehingga lengkap sudah, Luhut Panjaitan, Agum Gumelar, Hendropriyono, Fahrul Rozi, Samsul Jalal dan Wiranto berkonspirasi untuk menunjukan kesetiaannya kepada Megawati dengan cara memfitnah dan menzolimi Prabowo", tutupnya.
Mantan Wakasad ini pun meminta masyarakat jangan mempercayai Wiranto. "Jangan percaya Wiranto karena dia oportunitis dan kutu loncat. Habis numpang hidup di jaman Soeharto, dia loncat ke Habibie. Ketika Gus Dur jadi Presiden, dia di pecat karena Gus Dur paham, Wiranto adalah pelanggar HAM sebenarnya," ujarnya menanggapi penjelasan Wiranto soal DKP yang disiarkan langsung oleh stasiun TV swasta.
Dalam keterangannya, Wiranto menyatakan DKP dibentuk agar terhindar dari penilaian pribadi terhadap pelanggaran yang dilakukan perwira TNI. Terkait hal itu, Suryo meminta Wiranto jangan banyak berkelit lagi.
Lalu bagaimana Kampanye Hitam yang ditujukan kepada Pasangan Jokowi-Kalla?
Berikut ini informasi terbarunya:
AJI Jakarta: Semua Laporan Pidana Mengarah Kepada Jokowi TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - MataMassa, prorgam pemantau Pemilu, menerima 82 laporan pelanggaran Pemilu sejak kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan.
Dari 82 laporan tersebut, 21 laporan adalah dugaan tindak pidana, 36 laporan bersifat administratif, 21 lainnya dugaan lain-lain, dan sisanya tidak diverifikasi.
'Ini yang menurut data kami semua laporan pidana bicara tentang Jokowi artinya di sini Jokowi yang dilaporkan. Yang menjadi korban di laporan yang masuk ke kami, (bersifat) SARA, itu semua negatif terhadap Jokowi," ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Umar Idris, saat memberikan keterangan pers di Media Centre Badan Pengawas Pemilihan Umum, Jakarta, Kamis (19/6/2014).
Walau demikian, Umar mengatakan pihaknya tidak dapat memastikan apakah pelaku pelanggaraan dugaan pidana tersebut dilakukan rival pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Itu hanya fakta ada laporan pidana yang melakukan 'black campaign dan pelangaran pidana terhadap Jokowi," kata dia.
Beberapa laporan yang masuk ke Matamassa, kata Idris, mengungkapkan kampanye hitam menggunakan isu suku dan agama. Sedangkan sebagian berupa usaha menebarkan fitnah dan kebencian. Misalnya, imbuhnya, laporan SMS yang menyatakan pasangan nomor urut dua beragama kristen dan didanai oleh pengusaha China.
MataMassa adalah program pemantauan Pemilu hasil kerja sama antara AJI Jakarta, ICT Laboratory for Social Change (iLab), dan Southeast Asia Technology and Transparency Initiative (SEATTI).
Dan sekian Informasi dari saya mengenai
Kampanye Hitam Prabowo Vs Jokowi bagian pertama.